Sunday, January 29, 2012

Tugas Pokok dan Fungsi Penyelenggara Pemerintah Desa

Kepala Desa Cikeruh
Tulisan ini berdasarkan dari permintaan rekan-rekan yang berada dilingkungan pemerintah Desa Cikeruh yang menginginkan dan mengetahui tentang tugas pokok dan fungsi dari aparat penyelenggara pemerintah desa cikeruh, tulisan ini berdasarkan kepada PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintah Desa berikut adalah tugas pokok dan fungsinya.


Paragraf 2
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa

Pasal 14
(1)   Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
(2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
(a)   memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
(b)   mengajukan rancangan peraturan desa;
(c)   menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
(d)   menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
(e)   membina kehidupan masyarakat desa;
(f)    membina perekonomian desa;
(g)   mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
(h)   mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
(i)     melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
a.     memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.    meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.     memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d.    melaksanakan kehidupan demokrasi;
e.     melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
f.     menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
g.    menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang­undangan;
h.     menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
i.      melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
j.      melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k.     mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
l.      mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m.   membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
n.     memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
o.    mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
(2)  Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
(2)   Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
(3)   Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
(4)   Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
(5)   Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
(6)   Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 16
Kepala desa dilarang :
a.     menjadi pengurus partai politik;
b.    merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
c.     merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
d.    terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
e.     merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
f.     melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.    menyalahgunakan wewenang; dan
h.     melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 17

(1) Kepala Desa berhenti, karena :
a.     meninggal dunia;
b.    permintaan sendiri;
c.     diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
a.     berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru;
b.    tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c.     tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
d.    dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
e.     tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
f.     melanggar larangan bagi kepala desa.
(3)  Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
(4)  Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
(5)  Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
(3)   Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa.
(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat kepala desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

 (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
 (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 20

(1)   Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
(2)   Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati/Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 21

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

 (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota.
 (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.     tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b.    diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
 (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 hari.



Paragraf 3
Perangkat Desa

Pasal 24
(1)   Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2)  Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 25

Sekretaris Desa
 (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
a.     berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
b.    mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
c.     mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
d.    mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
e.     memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
f.     bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Pasal 26

(1)   Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
(2)   Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)   Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
(4)   Kctentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(5)   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
a.     persyaratan calon;
b.    mekanisme pengangkatan;
c.     masa jabatan;
d.    kedudukan keuangan;
e.     uraian tugas;
f.     larangan; dan
g.    mekanisme pemberhentian.
Kaur Pemerintahan

Kaur Ekbang
Kepala Dusun
Bagian Kedua
Tugas, dan Fungsi
Pasal 3
(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pembinaan masyarakat desa;
b. pelaksanaan pembinaan perekonomian desa;
c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
d. pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
e. penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa, dan menetapkannya sebagai
peraturan desa bersama BPD
BAB III
PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Sekretaris Desa
Pasal 4
(1) Sekretaris desa merupakan unsur staf yang menjalankan tugas administrasi dan
bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Pasal 5
Sekretariat Desa terdiri dari :
a. Sekretaris Desa;
b. perangkat desa lainnya.
Pasal 6
(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan
memimpin sekretariat desa atau ketatausahaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa
mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
b. pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan
melaksanakan tugas;
e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan petugas teknik lapangan dan kepala
dusun;
f. pengkoordinasian tugas-tugas kepala urusan dan staf.
Pasal 7
Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua
unsur/kegiatan Sekretariat Desa;
c. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara kekayaan
desa);
d. melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan
administrasi kemasyarakatan;
e. merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
f. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
g. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
h. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Desa;
i. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Pasal 8
(1) Perangkat desa lainnya membantu sekretaris desa dalam memberikan pelayanan
administrasi desa.
(2) Perangkat desa lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Urusan umum dan pemerintahan;
b. Urusan ekonomi dan pembangunan;
c. Urusan kesejahteraan rakyat;
d. Urusan lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.
(3) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh
kepala urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
Bagian Kedua
Perangkat Desa Lainnya
Pasal 9
(1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
(2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 10
(1) Kepala urusan umum dan pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, menyusun rencana,
mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan serta
melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala urusan
umum dan pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kearsipan;
b. penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
c. penyusunan program dan urusan rumah tangga desa;
d. penyusunan program dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
e. penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
f. penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan desa;
g. penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan
umum;
h. penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah
dan masyarakat;
i. penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
j. penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban;
k. penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan
catatan sipil serta administrasi pertanahan.
Pasal 11
(1) Kepala urusan ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana,
pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang ekonomi
dan pembangunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
Kepala Desa.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala urusan
ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di desa;
b. penyusunan program dan melaksanakan bimbingan di bidang perekonomian,
distribusi dan produksi;
c. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang
perekonomian dan pembangunan;
d. penyusunan program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta
menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik lingkungan desanya.
Pasal 12
(1) Kepala urusan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas menyusun rencana,
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang
kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Desa.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala urusan
kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang
kesejahteraan sosial;
b. penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan,
keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
c. penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan shodaqoh;
d. penyusunan program dan pengumpulan bahan serta menyelenggarakan
pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial.
Pasal 13
(1) Pelaksana teknis lapangan merupakan unsur pelaksana yang menjalankan tugasnya
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(2) Tugas pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani
masalah sosial kemasyarakatan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa,
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan pengairan serta melaksanakan
tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
Pasal 14
(1) Kepala Dusun sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
(2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam
kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun
mempunyai fungsi:
a. pelaksana kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan
ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
b. pelaksana Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
c. pelaksana kebijakan Kepala Desa.


Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...