Wednesday, May 23, 2012

Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi

Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi
Pendahuluan Mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secarakeseluruhan. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahandalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Oleh sebab itu, tidak terlalu tepat untukhanya menilai semata-mata aspek positif maupun negatif dari mobilitas pendudukterhadap pembangunan yang yang ada, tanpa memperhitungkan pengaruh kebaikannya.Tidak akan terjadi proses pembangunan tanpa adanya mobolitas penduduk. Tetapi jugatidak akan terjadi pengarahan penyebaran penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatanpembangunan itu sendiri.
Mobilitas Penduduk dan Perubahan Sosial Ekonomi Pertanyaan paling mendasar dalam menelaah mobilitas penduduk adalah:mengapa penduduk memutuskan untuk pindah atau tetap tinggal di tempat asalnya?Sehubungan dengan pertanyaan ini, para pakar ilmu sosial melihat mobilitas pendudukdari sudut proses untuk mempertahankan hidup (Wilkinson:1973; Broek, Julien Vanden:1996). Proses mempertahankan hidup ini harus dilihat dalam arti yang luas, yaitudalam konteks ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Meskipun demikian, banyakstudi memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk keputusan serta motivasi yang diambil olehinduvidu akan sangat berlainan, antara karena alasan ekonomi dengan karena alasanpolitik (Peterson,W:1995; Kunz, E.F.;1973). Perpindahan atau migrasi yang didasarkan pada motif ekonomi merupakanmigrasi yang direncanakan oleh individu sendiri secara sukarela (voluntary plannedmigraton). Para penduduk yang akan berpindah, atau migran, telah memperhitungkanberbagai kerugian dan keuntungan yang akan di dapatnya sebelum yang bersangkutanmemutuskan untuk berpindah atau menetap ditempat asalnya. Dalam hubungan ini tidakada unsur paksaan untuk melakukan migrasi. Tetapi semenjak dasawarsa 1970-an banyak dijumpai pula mobilitas pendudukyang bersifat paksaan atau “dukalara” atau terdesak (impelled) (Peterson,W:1969).Mobilitas penduduk akibat kerusuhan politik atau bencana alam seperti yang terjadi diSakel ataupun Horn, Afrika merupakan salah satu contoh. Adanya berbagai tekanan darisegi politik, sosial, ataupun budaya menyababkan individu tidak memiliki kesempatandan kemampuan untuk melakukan perhitungan manfaat ataupun kerugian dari aktivitasmigrasi tersebut. Mereka berpindah ke daerah baru dalam kategori sebagai pengungsi(refugees). Para pengungsi ini memperoleh perlakuan yang berbeda di daerah tujuandengan migran yang berpindah semata-mata karena motif ekonomi (Beyer, Gunther;1981; Adelman: 1988). Dalam kenyataannya, secara konseptual maupun metodelogi, para ahli sampaisaat ini masih mengalami kesulitan dalam membedakan secara lebih tajam antaramigran dengan motif ekonomi dan migran karena motif-motif non ekonomi (Kunz. E.F.; 1973; King, Rusell: 1966). Dari kacamata ekonomi, berbagai teori telah dikembangkan dalam menganalisamobilitas penduduk. Teori-teori tersebut selama ini telah mengalami perkembanganyang sangat mendasar. Sejak teori mobilitas klasik “individual relocaton” yangdikembangkan oleh Ravenstein pada tahun 1985, saat ini telah berkembang teori yangmenekankan pada unsur sejarah, struktural, maupun kecenderungan global (Zolberg,Aristide, R. : 1989). Teori yang berorientasikan pada neoclassical economics sebagai contoh, baikmakro maupun mikro lebih memberikan perhatian pada perbedaan upah dan kondisikerja antar daerah atau antar negara, serta biaya, dalam keputusan seseorang melakukanmigrasi. Menurut aliran ini, perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yangdidasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang maksimum.Aliran “new economics of migration”, dilain pihak beranggapan bahwaperpindahan atau mobilitas penduduk terjadi bukan saja berkaitan dengan pasar kerja,namun juga karena adanya faktor-faktor lain. Aliran ini juga menekankan bahwakeputusan untuk melakukan migrasi tidak semata-mata keputusan individu saja, namunterkait dengan lingkungan sekitar, utamanya lingkungan keluarga. Dalam hal inikeputusan untuk pindah tidak semata ditentukan oleh keuntungan maksimum yang akandiperoleh, tetapi juga ditentukan oleh kerugian yang minimal yang dimungkinkan danberbagai hambatan yang akan ditemui, dikaitkan dengan terjadinya kegagalan pasar(market failures) (Taylor; 1968; Stark; 1991). Berbeda dengan keputusan individu, keluarga atau rumah tangga berada padaposisi yang lebih mampu menangani resiko ekonomi rumah tangga pada saat migrasidilakukan, melalui diversivikasi alokasi berbagai sumber yang dimiliki oleh keluargaatau rumah tangga, seperti misalnya dengan alokasi tenaga kerja keluarga. Beberapaanggota rumah tangga tetap bekerja di daerah asal, sementara yang lain bekerja di luardaerah ataupun luar negara. Pembagian tersebut pada dasarnya merupakan upayameminimalkan resiko terhadap kegagalan yang mungkin terjadi akibat melakukanperpindahan atau migrasi. Selain itu, jika pasar kerja lokal tidak memungkinkan rumahtangga tersebut memperoleh penghasilan yang memadai maka pengiriman uang(remittances) yang dikirim dari anggota rumah tangga yang bekerja diluar daerahataupun luar negara dapat membantu menopang ekonomi rumah tangga.Aliran lain untuk menganalisis timbulnya minat melakukan migrasi adalah duallabor market theory. Jika dua pendekatan terdahulu dapat dikelompokkan sebagai“micro-level decision model”, maka aliran “dual labor market theory” mengemukakanbahwa migrasi penduduk terjadi karena adanya keperluan tenaga kerja yang bersifathakiki (intrisic labor demand) pada masyarakat industri modern (Piore: 1979). Menurutpaham ini migrasi terjadi karena adanya keperluan akan klasifikasi tenaga kerja tertentupada daerah atau negara yang telah maju. Dengan demikian migrasi terjadi bukankarena push factors yang ada pada daerah asal, namun lebih karena adanya pull factorspada daerah tujuan; keperluan akan tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu yang tidakmungkin dielakkan.Mengacu pada berbagai pendapat tersebut, pembangunan ekonomi memang akanmendorong terjadinya mobilitas dan perpindahan penduduk. Penduduk akan berpindahmenuju tempat yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi diri maupunkeluarganya, yang tidak lain adalah tempat yang lebih berkembang secara ekonomidibandingkan dengan tempat asalnya.

Kebijaksanaan Ekonomi Makro dan Mobilitas di Indonesia
Pola dan kenyataan migrasi penduduk di Indonesia sangat jelas memperlihatkanketerkaitan dan hubungan antara strategi pembangunan ekonomi dengan pola mobilitaspenduduk. Sejak pemerintah Orde Baru secara resmi berkuasa pada tahun 1967, palingtidak terdapat tiga pola kebijaksanaan ekonomi makro yang mempengaruhi persebarandan mobilitas penduduk di Indonesia.Pertama, strategi makro ekonomi makro yang dijalankan antara tahun 1967sampai 1980. Pada masa itu, kombinasi antara kebijaksanaan substitusi impor daninvestasi asing di sektor perpabrikan (manufacturing) di Indonesia telah meningkatkanpolarisasi pembangunan terpusat pada metropolitan Jakarta. Antara tahun 1974-1979persentase sumbangan DKI Jakarta dan daerah sekitarnya yaitu Jawa Barat terhadappertumbuhan sektor manufacturing skala besar dan menengah di Indonesia meningkatdari 38% menjadi 42%. Faktor lain yang juga mendukung makin besarnya peranan DKI Jakarta terhadapmobilitas penduduk adalah ekspansi atau perluasan yang cepat dari jasa-jasakemiliteran, peningkatan lembaga-lembaga keuangan dan masuknya usaha bisnis asingserta tenaga asing untuk bekerja di sektor perminyakan, perusahaan asing, perusahaankonsultan, dan bahkan lembaga-lembaga donor internasional yang berkantor diJakarata. Kesemuanya ini menyebabkan meningkatnya keperluan akan perumahan danjuga menciptakan pasar untuk jasa-jasa yang lebih canggih (advaced) (Douglass, M.:1992: Wirosuhardjo, K:1986). Kecenderungan pola industrilisasi dan pemusatan kegiatan ekonomi di DKIJakarta serta daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa menyebabkan terjadinya prosesurbanisasi yang cepat di daerah-daerah tersebut. Migrasi desa-kota dari daerah-daerahperdesaan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta menuju ke kota-kota Surabaya,Jakarta, serta beberapa kota di pesisir utara Pulau Jawa terjadinya secara berkelanjutansehingga daerah-daerah tersebut meningkat dengan pesat, baik dari sisi pertambahanpenduduk maupun perkembangan perekonomiannya.Pesatnya peningkatan urbanisasi tersebut juga berkaitan dengan ketidak -hasilalam lainnya, seperti karet dan hasil-hasil perkebunan lainnya, yang tentu sajamempengaruhi perolehan ekspor Indonesia. Sementara itu ekspor kayu pun mengalamibanyak hambatan sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi beberapa daerah di luar PulauJawa juga ikut terganggu.Walaupun pertumbuhan industri secara umum mengalami penurunan,perkembangan sektor perpabrikan (manufacturing) tetap terkonsentrasi di Pulau JawaPada tahun 1985, sekitar 76% dari seluruh tenaga kerja sektor manufacturing diIndonesia terdapat di Pulau Jawa. Sementara itu 72% pembangunan fasilitas perkotaandan perdesaan terpusat di Pulau Jawa, terutama di Jakarta dan daerah pesisir utara PulauJawa. Penyebaran yang cepat dari proses mekanisasi sektor pertanian pada awaldasawarsa 1980-an juga menyebabkan makin menurunnya tenaga kerja yang dapatdiserap di sektor ini. Kecenderungan ini kemudian diikuti dengan berlangsungnyamigrasi desa-kota. Keadaan perekonomian yang terjadi pada saat itu sangatmempengaruhi proses urbanisasi selama kurun waktu 1980-an. Pada kurun waktutersebut terjadi penurunan yang cukup signifikan dari migrasi desa-kota di berbagaiwilayah di Indonesia, kecuali untuk DKI Jakarta dan daerah pesisir utara Pulau Jawa.Sementara itu program trasmigrasi yang besar-besaran selama dekade 1980-anjuga telah mempengaruhi pola distribusi penduduk, terutama proses urbanisasi di PulauJawa pada masa tersebut. Sebagian besar dari para trasmigran berasal dari Jawa Timur,Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Sementara migrasi masuk ke Jawa yang berasal dari luarPulau Jawa sebagian besar menuju Jakarta dan daerah sekitarnya, termasuk Jawa Barat.Ketiga, Pada paruh kedua dasawarsa 1980-an pemerintah memiliki minat yangbesar untuk mengembangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Investasi pemerintah dikawasan ini telah meningkat dari 26% pada tahun 1993 menjadi 27,6% dari totalinvestasi pemerintah seluruhnya pada tahun 1998. Peningkatan investasi pemerintahtersebut diikuti oleh peningkatan investasi swasta dari 14% menjadi 15,3% dari totalinvestasi sawsta pada kurun waktu yang sama. Sementara itu pada periode yang samainvestasi pemerintah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mengalami penurunan dari85,7% menjadi 84,7% dari seluruh total investasi pemerintah. Upaya menggeser polamobilitas lebih kearah Timur mulai diusahakan sejak saat itu.Apakah kebijaksanaan tersebut akan mempengaruhi perpindahan penduduk kekawasan Timur Indonesia?. Berdasarkan proyeksi pemerintah pada tahun 1998,proyeksi yang dibuat sebelum krisis ekonomi terjadi, terdapat lebih kurang 2,6 jutakesempatan kerja di Kawasan Timur Indonesia (Ramelan,Rahardi:1994). Sedangkanseluruh kesempatan kerja yang diproyeksikan terdapat pada tahun itu sebanyak 90,7juta.

Program yang Mungkin Dikembangkan
 Bagaimana strategi pembangunan nasional dapat mempengaruhi persebaran danmobilitas penduduk?. Pada tahun 1995 sekitar 58% penduduk Indonesia berdiam diPulau Jawa. Persentase ini sedikit menurun dari 63,8% pada tahun 1971. Sementara ituPulau Sumatera didiami oleh hanya 20,9% dari total penduduk pada tahun 1995.Sedangkan pada tahun 1971, jumlah penduduk Pulau Sumatera sebesar 17,5%dari seluruh penduduk Indonesia. Kecenderungan ini diikuti oleh Pulau Kalimantan dimana persentase penduduk di pulau ini meningkat dari 4,4% menjadi 5,4% pada kurunwaktu yang sama. Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan naik dari22,4% pada 1980 menjadi 35% pada tahun 1995. Penduduk daerah perkotaan antaratahun 1980-1995 meningkat rata-rata 5-7% pertahun, sementara peningkatan pendudukdaerah perdesaan hanya sekitar 1-1,2% pertahun pada periode yang sama.Pola migrasi penduduk di Indonesia belum mengalami perubahan dengan arusmigrasi masih berada di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Migrasi keluar dari PulauJawa terbanyak masuk ke Pulau Sumatera. Demikian juga migrasi keluar dari pulaupulaudi Kawasan Timur Indonesia seperti Kalimantan, Papua, Maluku, kebanyakanmasuk ke Pulau Jawa. Gambaran diatas memperlihatkan bahwa pola migrasi di Indonesia belummampu mendorong pembangunan sumber daya manusia secara merata diseluruhkawasan Indonesia. Ada kecenderungan migrasi internal yang terjadi justru berdampaknegatif pada pembangunan daerah di luar Pulau Jawa, khususnya Kawasan TimurIndonesia. Tenaga kerja terdidik dari luar Jawa pada umumnya pindah ke Pulau Jawaterutama ke DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sebaliknya penduduk yang pindah keluarPulau Jawa pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kurangnyakesempatan kerja di luar Pulau Jawa merupakan alasan utama mengapa para tenagakerja terdidik dari Pulau Jawa enggan pindah ke luar Pulau Jawa. Selain itu terpusatnyakegiatan ekonomi, pendidikan, dan politik di Pulau Jawa juga memberikan pengaruh pada pola perpindahan penduduk tersebut.Walaupun berbagai studi dan data memperlihatkan bahwa gerak pepindahanpenduduk sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, beberapa negaramengembangkan kebijaksanaan pemindahan penduduk yang lebih terarah. Vietnam danCina memiliki kebijaksanaan langsung untuk mengarahkan persebaran pendudukmereka. Beberapa tahun setelah perang berakhir, Vietnam telah berhasil memindahkanpenduduk dari daerah perkotaan ke daerah perdesaan dan dipekerjakan pada lahan-lahanpertanian yang ada. Cina pada tahun 1958 mengadakan registrasi rumah tangga. Melaluiregistrasi rumah tangga tersebut maka penduduk diklasifikasikan kedalam dua katagori,yaitu penduduk kota dan penduduk desa. Tujuannya adalah tidak saja untuk memonitorperpindahan penduduk, namun juga mempertahankan agar penduduk tetap berada didaerah sesuai dengan tempat kelahirannya (Kim:1990). Kebijaksanaan ini dikenaldengan semboyan “leave the land not the village.”Kebijaksanaan langsung dalam mengendalikan gerak perpindahan pendudukdilandasi pemikiran untuk mencegah gejala migrasi penduduk menuju ke satu tempatsaja, dan sekaligus berupaya meghilangkan kesenjangan ekonomi. Dari perspektifmoral, kebijaksanaan langsung semacam itu bertentangan dengan hak azasi warganegara. Karena pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggaldimana saja. Oleh karenanya, pendekatan kebijaksanaan langsung tersebut kurangpopuler dan tidak banyak negara yang menganut pendekatan tersebut. Bagi Indonesia,justru era reformasi saat ini, kebijaksanaan seperti itu perlu dikaji dan dipertimbangkankembali. Program trasmigrasi pada awal perkembangannya dapat dicirikan sebagai upayalangsung mengarahkan mobilitas dan distribusi panduduk. Namun sejalan denganperkembangan waktu dan perubahan keadaan, baik dalam tingkat kebijaksanaanmaupun langkah-langkah pelaksanaan, program trasmigrasi saat ini sudah mulaidikaitkan dengan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah. Pada dasarnya halini merupakan inti dari pendekatan secara tidak langsung dari upaya pengarahanmobilitas dan persebaran penduduk. Oleh karenanya, untuk mempercepat kemampuandaerah untuk berkembang, otonomi yang seluas-luasnya perlu segera diberlakukan.

Mobilitas dan Otonomi Daerah
Ketimpangan yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lainnyamenyebabkan penduduk terdorong atau tertarik untuk melakukan pergerakan dari satudaerah ke daerah lainnya. Oleh karena itu pembangunan daerah perlu diarahkan untuklebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar daerahperkotaan dan daerah perdesaan, serta mampu membuka daerah terisolasi danmempercepat pembangunan kawasan yang tertinggal, seperti Kawasan TimurIndonesia.Sebagai contoh, adanya mobilitas penduduk dari daerah perdesaan ke daerahperkotaan mencerminkan perbedaan pertumbuhan dan ketidak merataan fasilitaspembangunan antar daerah perdesaan dan daerah perkotaan. Selama masih terdapatperbedaan tersebut, mobilitas penduduk akan terus berlangsung (Tjahyati, Budi : 1995).Apalagi telah menjadi kenyataan yang secara umum diketahui bahwa pada beberapanegara berkembang, konsentrasi investasi dan sumber daya pada umumnya berada didaerah perkotaan (Rondineli and Ruddle: 1978 ).Kenyataan tersebut semakin diperburuk karena perencanaan spasial di negaranegaraberkembang lebih didominasi oleh pendekatan “dari atas” (Stohr and Taylor:1981). Strategi pembangunan semacam ini didasarkan pada tujuan utama daripemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ( Rondinelli and Rudlle: 1978).Karena itu proses pembangunan terutama dipusatkan pada sektor industri di daerahperkotaan, menekankan pada kegiatan ekonomi padat modal dan teknologi tinggi.Perluasan industri cenderung diikuti dengan kebijaksanaan subtitusi impor dalamrangka meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. (Potter: 1985).Sebagai tanggapan atas proses pembangunan secara keseluruhan, pendekatan“dari bawah” (bottom-up) kemudian banyak dianut. Melalui pendekatan ini, tujuanutama seluruh proses pembangunan adalah lebih memeratakan kesejahteraan pendudukdari pada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi (Hansen: 1981). Karena itupendekatan “bottom-up” berupaya mengoptimalkan penyebaran sumber daya yangdimiliki dan potensial keseluruh wilayah. Banyak pemerintah di negara-negara sedangberkembang mengikuti aliran ini dengan maksud lebih menyeimbangkan pelaksanaanpembangunan, dalam arti memanfaatkan ruang dan sumber daya secara efisien.Pendekatan bottom-up mengisyaratkan kebebasan daerah atau wilayah untukmerencanakan pembangunan sendiri sesuai dengan keperluan dan keadaan daerahmasing-masing. Oleh karena itu otonomi yang seluas-luasnya perlu diberikan kepadamasing-masing daerah agar mampu mengatur dan menjalankan berbagai kebijaksanaanyang dirumuskan sendiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ataukawasan yang bersangkutan. Melalui otonomi daerah, yang berarti desentralisasipembangunan, laju pertumbuhan antar daerah akan semakin seimbang dan serasisehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata diseluruh Indonesia.Beberapa kata kunci yang perlu diberikan penekanan pada pembangunan daerahadalah: (1) pembangunan daerah disesuaikan dengan prioritas dan potensi masingmasingdaerah; dan (2) adanya keseimbangan pembangunan antar daerah. Kata kuncipertama mengandung makna pada kesadaran pemerintah untuk melakukandesentralisasi pembangunan terutama berkaitan dengan beberapa sektor pembangunanyang dipandang sudah mampu dilaksanakan di daerah masing-masing.Kata kunci kedua mengandung makana pada adanya kenyataan bahwa masingmasingdaerah memiliki potensi baik alam, sumber daya manusia maupun kondisigeografis yang berbeda-beda, yang meyebabkan ada daerah yang memiliki potensiuntuk berkembang secara cepat dan sebaliknya ada daerah yang kurang dapatberkembang karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Adanya perbedaan potensiantar daerah ini menyebabkan peran pemerintah pusat sebagai “pengaturkebijaksanaan pembangunan nasional” tetap diperlukan agar timbul keselarasan,keseimbangan dan keserasian perkembangan semua daerah baik yang memiliki potensiyang berlebihan maupun yang kurang memiliki potensi.Dengan demikian, melalui otonomi dalam pengaturan pendapatan, sitem pajak,keamanan warga, sistem perbankan dan berbagai pengaturan lain yang dapat diputuskandaerah sendiri, akan dimungkinkan perpindahan penduduk secara sukarela dengantujuan semata-mata peningkatan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Akan berbedadengan perpindahan yang lebih berupa suruhan, desakan atu malah setengah paksaan,yang bahkan hanya akan menghasilkan mobilitas yang bersifat “dukalara” semata.Pengalaman dan kenyataan yang ditemui dalam arus dan perpindahan pendudukdi negara-negara bagian Amerika Serikat ataupun negara-negara anggota Uni Eropa,telah menunjukkan bahwa otonomi yang nyata dan bertanggung jawab telah berhasilmengarahkan mobilitas penduduk yang bersifat sukarela tersebut. PenutupPola mobilitas penduduk dimasa mendatang akan banyak mengalami perubahansejalan dengan perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan semakinmaraknya hubungan antar negara. Mobilitas internal yang bersifat antar daerah danperdesaan-perkotaan akan terus berlangsung sampai kesenjangan pendapatan,kesempatan bekerja dan fasilitas sosial antar daerah, semakin berkurang. Pada waktuyang bersamaan mobilitas sirkuler juga akan meningkat. Jika tingkat kesenjanganpembangunan antar daerah relatif kecil, angka migrasi penduduk akan menurun.Sebaliknya mobilitas sirkuler akan cenderung meningkat. Gejala ini disebabkan banyakpenduduk yang bertempat tinggal cukup jauh dari tempat bekerja atau pusat pendidikan.Untuk itu, perlu dikembangkan perangkat data dan sistem pemantauan yang mampuberperan sebagai masukan bagi penyusunan kebijaksanaan mobilitas penduduk dansekaligus bagi pengembangan pembangunan daerah dan wilayah setempat.Pola kedua mobilitas dan penyabaran penduduk yang diperkirakan terusberkembang dimasa mendatang adalah meningkatnya proporsi penduduk daerahperkotaan atau yang dikenal dengan istilah urbanisasi. Sejalan dengan peningkatanurbanisasi maka jumlah kota metropolitan dan kota besar akan semakin bertambahdimasa mendatang. Konsentrasi penduduk penduduk yang berlebihan di kota tertentuakan memberikan dampak tertentu bagi perekonomian negara secara keseluruhan.bahkan dapat menimbulkan kejadian yang berakibat negatif terhadap prosespembangunan itu sendiri. Pengalaman yang pernah dialami pertengahan Mei dua tahunlalu, telah membuktikan hal tersebut. Berbagai gejolak yang terjadi selama ini diibukota juga disebabkan konsentrasi penduduk yang berlebihan pada satu tempat itu.Selama ini peran Jakarta terhadap perekonomian nasional sangat penting biladibandingkan dengan kota-kota metropolitan lainnya. Kerusuhan yang terjadi di kotakotaAmbon, Medan, dan Makassar, terbukti tidak terlalu memiliki pengaruh yang besarpada perekonomian nasional. Namun, begitu kerusuhan terjadi di kota Jakarta,pengaruhnya cukup fatal pada perekonomian nasional. Pengalaman tersebut dapatmenjadi pelajaran yang sangat berharga dalam membuat kebijaksanaan pengembanganperkotaan untuk masa mendatang. Pemusatan penduduk pada satu kota besar sajasedapat mungkin dihindarkan.Pola mobilitas lain yang juga diperkirakan berubah dimasa mendatang adalahmigrasi internasional atau perpindahan penduduk antar negara. Perubahan polahubungan ekonomi antar bangsa, sejak awal dasawarsa delapan puluhan, menyebabkanpersoalan migrasi internasional, khususnya migrasi tenaga kerja, memerlukan pemikiranyang lebih serius pada masa mendatang (Zolberg, Aristide, R. : 1978). Pembentukanfakta-fakta perdagangan dan pemusatan kegiatan ekonomi, seperti misalnya yangdikenal dengan Uni Eropa, APEC, AFTA, NAFTA, dan lain sebagainya, sertameningkatnya perdagangan dan investasi bebas, termasuk mengurangi peraturan lalulintas tenaga kerja antar negara, akan sangat mempengaruhi pola kecenderungan migrasiinternasional dimasa depan. Kecenderungan semacam ini yang patut dipertimbangkan. (Oleh : Prijono Tjiptoherijanto)
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...